Kota Bogor - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menyerap aspirasi masyarakat Kota Bogor terkait tantangan dan penyesuaian pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota di era pemerintahan baru 2025-2030 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk efisiensi anggaran.

Iwan Suryawan mengatakan, pada era baru ini, ada harapan dan tantangan yang dihadapi daerah, khususnya Kota Bogor sebagai etalase kota di kawasan Megapolitan yang kerap menjadi sorotan pemerintah pusat maupun provinsi di tengah efisiensi anggaran yang akan dituangkan pada perubahan APBD 2025 di pertengahan tahun ini.

Ada beberapa pekerjaan yang diusulkan dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan anggaran Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor di antaranya, underpass atau playover Kebon Pedes di jalur rel kereta api yang rawan kecelakaan.

“Inpres nomor 1 tahun 2025 (efisiensi anggaran) merubah rencana pembangunan yang ditetapkan sebelumnya, harus ada penyesuaian program pusat, provinsi dan daerah. Insyaallah hasil dialog ini, aspirasi anggaran pembangunan Kota Bogor akan kami perjuangkan di DPRD Jabar,” kata Iwan Suryawan dalam hearing dialog yang diselenggarakan di DPRD Kota Bogor, Kamis (20/3/2025).

Dalam dialog bersama pimpinan dewan, pemerintah Kota Bogor dan perwakilan masyarakat, Iwan Suryawan menyebutkan perlu gerak cepat sinergi dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran yang tertuang dalam inpres nomor 1 tahun 2025, agar tepat guna dan tepat sasaran.

Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, tambah Iwan telah menghitung realokasi anggaran sekitar Rp5,4 triliun APBD untuk peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga revitalisasi sungai.

Oleh karena itu, diplomasi penyelarasan rencana pembangunan dan efisiensi anggaran tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor perlu diperkuat oleh para dewan di DPRD.

Iwan Suryawan menilai gaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang cenderung sigap dalam merespon masalah yang ada di masyarakat di tengah efisiensi berdampak positif pada kerja dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada dewan.

Namun demikian, ada tantangan kinerja bagi eksekutif yakni para pegawai pemerintah untuk merealokasi anggaran sesuai kebutuhan di lapangan yang ditangkap oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

“Positifnya, aspirasi masyarakat ke dewan, perbaikan jalan dan lain-lain bisa cepat dengan model kepemimpinan Pak Dedi karena punya konsenttrasi ke masalah masyarakat yang kuat. Di satu sisi, dinasnya perlu kesiaapan. Kami di dewan mendukung dan mengawasi proses sinergi terjadi,” ucapnya.(Arif.s)