PANGKALAN KERINCI, Tiraskita.com - Fraksi PDIP DPRD Pelalawan, meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pelalawan untuk lebih transparan soal penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19, yang diambil dari hasil pengalihan anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pemda dan gugus tugas harus transparan terkait dana rasionalisasi ini," tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Pelalawan, Drs Sozifao Hia, Selasa (12/5/2020).

Lanjut dia, sumber dana dan aliran penggunaan dana percepatan penanganan Covid-19 harus jelas. "Jelaskan sumbernya dari mana saja dan dialirkan ke mana saja harus jelas, jangan sampai salah sasaran pada agenda yang lain," ujarnya.

Diungkapkan Sozifao Hia, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Pelalawan bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kesbangpol, DPMPTSP, BKP SDM dan Dinas Sosial terungkap, akibat realokasi anggaran banyak program dan kegiatan OPD terpangkas.

"Anggaran ODP yang direalokasi besarannya bervariasi ada 17 persen, bahkan ada yang mencapai 47 persen yang ditujukan untuk pembiayaan Covid 19 dan anggaran yang dirasionalisasi oleh pemerintah pusat sebesar 163 miliar," bebernya.

Pada RDP siang tadi, sebut Sizifao Hia, Dissos juga menjelaskan soal bantuan sosial ada dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

"Bantuan dari Pusat baik untuk warga yang ada di DTKS maupun yang terdampak Covid 19. Dari provinsi juga ada bantuan Rp 300 ribu per KK, sementara bantuan dari Pemda Pelalawan sebesar Rp 316 ribu atau paket sebanyak 43 ribu paket per bulan," paparnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta BPKAD Pelalawan memberikan laporan dana rasionalisasi dari setiap OPD dan uraian aliran penggunaan dana.

"Dissos juga agar segera menyalurkan bantuan ikepada masyarakat dan tidak menumpuk bantuan pada keluarga tertentu dengan maksud agar lebih banyak masyarakat yang tidak mampu kebagian. Warga yang sudah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat untuk tidak menerima bantuan lainnya," tandas Sozifao Hia.

Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal SE mendorong Pemda agar menyediakan rumah singgah bagi para petugas medis di rumah sakit.

"Kita minta Pemda agar menyiapkan rumah singgah bagi para tenaga medis. Pemerintah harus memikirkan itu," ucapnya.

Ketua DPC PDIP Pelalawan ini mengatakan, dalam situasi ini, tenaga medis jarang kembali ke rumah. Namun saat ini tak ada juga fasilitas seperti mes dari pihak rumah sakit.

"Saya kira Pemda harus memperhatikan khusus kepada para tenaga medis yang menangani Covid-19 ini," tandasnya, kepada GoRiau.***

Sumber : GoRiau