Tiraskia.com - FAKTA baru kembali terungkap dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru. Dari 15.625 paket sembako PSBB tahap pertama yang diklaim Wali Kota Pekanbaru Firdaus telah tersalurkan ternyata baru sekitar 3 ribu paket yang disalurkan ke masyarakat terdampak.

"Paket sembako sebanyak 15.625, baru sekitar 3.000 yang disalurkan masih ada 12 ribuan yang belum. Sementara PSBB tahap pertama sudah selesai dan masuk perpanjangan (tahap dua 1-14 Mei)," kata anggota DPRD Pekanbaru Roni Pasla kepada Media Indonesia, kemarin.

Roni menjelaskan, hasil rapat selama 5 jam lebih bersama Pemkot Pekanbaru juga tidak membuahkan hasil. Rapat yang diikuti Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi yang mewakili Pemko akhirnya bisa digelar setelah tertunda selama dua kali berturut lantaran panggilan dewan tidak kunjung ditanggapi pemerintah setempat.

"Dari rapat juga terungkap penyaluran makin ga jelas, karena banyak penolakan dari RT/RW. Sementara tanggung jawab penyaluran ada pada PT SPM (Sarana Pangan Madani/BUMD). Sejauh mana tanggung jawabnya terhadap penyaluran ini. Dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap biaya yang digunakan juga tidak jelas," ungkap Roni dari fraksi Partai Amanat Nasional.

Sementara Wali Kota Pekanbaru Firdaus menjanjikan bansos PSBB tahap kedua yang berlangsung 1-14 Mei akan memakai data RT/RW.

Sebelumnya, pada PSBB tahap pertama yang berlangsung 17-30 April, persoalan bansos sembako sebanyak 15.625 paket keluarga menjadi polemik berkepanjangan lantaran terlalu lamban penyalurannya dan ketidaksesuaian data yang diajukan RT/RW sehingga berujung penolakan.
Selain itu, terungkap bansos 15.625 sembako berasal dari jaring pengaman sosial (JPS) pemerintah pusat bukan dari dana realokasi dan refocusing APBD Pekanbaru sebesar Rp115 miliar.

"Untuk perpanjangan PSBB tahap dua, penyuluran sembako akan memakai data dari RT/RW yang telah divalidasi oleh kelurahan bersama kecamatan," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Pekanbaru, kemarin.

Ia menjelaskan, data yang dipakai merupakan data yang disampaikan oleh RT/RW. Dimana dari data yang diterima Pemko Pekanbaru akan membagikan sebanyak 45 ribu kepala keluarga (KK).

Sejauh ini, kata Firdaus, pihaknya sudah melakukan validasi terhadap 132 ribu KK data yang masuk dari RT/RW. Data ini termasuk penerima bantuan sosial sebanyak 35 ribu lebih KK yang telah terdaftar sebelumnya.

"Artinya rilnya 98 ribu KK, dan divalidasi lagi kami sampaikan dari 98 ribu dibantu sebanyak 45 ribu KK. Tahap pertama sudah 15 ribu lebih KK, tahap kedua 30 ribu KK. Pemko membantu sembako satu paket sembako senilai Rp250 ribu per KK. Dan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau kepada keluarga yang
sama uang tunai Rp300 ribu selama tiga bulan," jelas Firdaus.

Dijelaskan Firdaus untuk validasi data penerima tahap pertama, pembagian sembako sesuai arahan pemerintah pusat diberikan kepada masyarakat yang rentan miskin jumlahnya 15 ribu lebih. Namun saat dilakukan validasi data lagi, keluar surat dari kemensos, bahwa berdasarkan arahan KPK, yang diutamakan yang tercatat di Kemensos. Sehingga data awal ditarik kembali, penerima bantuan dari pusat melalui Kemensos.

"Jadi kita diminta memberikan bantuan covid-19, dan Pemko belum punya data, maka diminta kepada RT/RW dikoordinir kecamatan dan lurah. Maka terhimpun sebanyak 132 ribu lebih KK. Tentunya kami memvalidasi data yang masuk berdasarkan itu, untuk segera dibagikan bantuan, dan yang telah disiapkan 15 ribu lebih itu, untuk tahap pertama," ungkap Firdaus.

Untuk penyerahan bantuan tahap kedua ini akan segera diserahkan setelah data validnya diterima, dan akan diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan data yang diserahkan RT/RW.***