Tapi laporan yang mereka layangkan itu malah ditolak Polda Jawa Timur.

Tim Pendampingan Hukum Aremania Menggugat, Djoko Tritjahjana mengatakan laporan itu diserahkan ke Polda Jatim, Senin (31/10) lalu. Namun laporan mereka disebut polisi tak bisa diterima.

Polisi menyatakan laporan tujuh keluarga korban itu dinilai Ne Bis In Idem atau memiliki obyek, pihak dan materi pokok perkara sama dengan kasus yang tengah ditangani Polda Jatim sekarang.

"Laporan kami ditolak dengan alasan yang tidak ada dasar hukumnya," kata Djoko, Rabu (2/11).

Ia menyayangkan alasan penolakan Polda Jatim. Menurutnya, istilah itu baru bisa digunakan ketika sebuah kasus telah memiliki putusan hukum yang tetap.

"Kasus ini kan belum diputus pengadilan, disidangkan saja belum. Tapi kenapa istilah [Ne Bis In Idem] itu diberlakukan," ucapnya.

Polda Jatim saat ini tengah melakukan penyidikan Tragedi Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu (1/10) lalu. Sejauh ini sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka--tiga sipil, tiga polisi. Mereka dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP dengan dugaan kealpaan atau kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal.

Berkas perkara itu sendiri sudah dilimpahkan penyidik Polda ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Namun, jaksa belum bisa menerimanya karena berkas itu dinilai belumlah lengkap atau P18.

Sementara pada laporannya itu, Aremania akan menggugat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan Malang dengan tindak pidana Pasal 338 dan 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana serta secara sengaja merampas nyawa orang lain.

Mereka juga sudah membawa beberapa barang bukti serta sejumlah saksi. Sejauh ini, sudah ada tujuh keluarga korban yang siap melakukan laporan.

"Ada tujuh keluarga korban. Kami ajukan masing-masing karena masing-masing korban punya cerita hukum yang berbeda dan lain. Sehingga laporan kami akan perorangan, Memang kasusnya di Kanjuruhan. Tapi cerita [korban] berbeda-beda," katanya.

 

Menggugat berencana akan kembali melakukan pelaporan kedua. Mereka berharap bisa diterima aparat kepolisian demi keadilan para korban.

"Seharusnya laporan kami dapat diterima oleh Polda Jatim untuk kemudian diproses sesuai ketentuan," kata Djoko.