Hal itu untuk membuktikan bahwa Polri benar benar harus bertanggung jawab atas lemahnya kemampuan  prediksi dan kurang cerdasnya antisipasi gangguan keamanan  yang bakal terjadi dalam event nasional ini.

"Kami juga prihatin terhadap sikap Kapolda Jawa Timur.  Bukan waktu yang tepat bagi Kapolda Jawa Timur yang membela diri hanya dengan ucapan bahwa Polisi sudah bertindak sesuai prosedur. Padahal pada kenyataannya bahwa jatuhnya ratusan jiwa melayang akibat Pihak Kepolisian melanggar Undang Undang dan malanggar SOP cara penanganan kerusuhan dalam arena pertandibgan sepak bola itu, " tegas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (DPP. GPSH) H. M. Ismail,  SH,  MH yang didampingi Sekjen DPP GPSH Drs. H Hasan Basri, SH,  MH kepada wartawan Senin (03/10/2022) diJakarta. 

Menurut HM Ismail bahwa jika pihak Kepolisian sejak awal mengikuti aturan / Undang Undang Organisasi Sepak Bola Internasional yakni tentang larangan memakai Gas Air Mata dalam penanganan kerusuhan sepak bola bisa dipastikan korban tewas jauh akan lebih sedikit. Karena kekacauan lebih parah terjadi setelah Kepolisian menaburkan gas air mata di beberapa sudut lapangan.  Bahkan diperparah lagi di tribunpun Polisi melemparkan gas air mata. 

Pada bagian lain keterangannya Ketum DPP GPSH itu juga menghimbau agar Kapolri meninjau ulang silabus beserta latihan latihan yang diterapkan kepada anggota yang kelak bakal ditugaskan sebagai DALMAS (Pengendali Masa).