JAKARTA, TIRASKITA.COM - Polda Metro Jaya menyebutkan, sudah ada empat pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta dan Bekasi yang ditangkap.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, para pejabat BPN tersebut diduga terlibat kasus mafia tanah dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka," ujar Hengki saat dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

Hengki belum menjelaskan secara terperinci identitas dari para tersangka tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan keempat tersangka turut melibatkan pihak-pihak lain di lingkungan BPN dan pemerintah daerah.

"Untuk pegawai BPN sendiri sudah ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN," kata Hengki.

Dia membuka kemungkinan ada pejabat BPN lain yang ditangkap dalam waktu dekat karena terlibat dalam kasus mafia tanah.

"Rencananya masih ada lagi tersangka lainnya yang notabene juga merupakan pejabat BPN yang akan segera kami lakukan penangkapan kembali," kata Hengki.

"Kami akan segera melakukan press release terkait perkara mafia tanah ini," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat Kantor Wilayah BPN salah satu kota di DKI Jakarta terkait kasus dugaan mafia tanah.

Hengki mengatakan, pejabat kantor wilayah BPN tersebut berinisial PS. PS ditangkap di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Selasa (12/7/2022) malam.

"Iya benar. Inisialnya PS, kami tangkap di Depok pada semalam pukul 23.30 WIB. Saudara PS merupakan salah satu pejabat di BPN kota di Jakarta," ujar Hengki saat dikonfirmasi, Rabu.

Secara terpisah, Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi mengatakan, PS diduga terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik (SHM) terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Saat itu, PS tengah menjabat sebagai Ketua Adjudikasi PTSL di Kantor Wilayah BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Saat tindak pidana terjadi, beliau menjabat sebagai Ketua Tim Ajudikasi PTSL pada Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan," ungkap Petrus.

"Kalau saat ini, beliau menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan (Kantor Wilayah BPN) Kota administrasi Jakarta Utara," kata Petrus.

sumber:kompas.com