Jakarta, Tiraskita.com - Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara terkait wacana pembubaran PT PLN Batubara yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero). Dia mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang akan mengubah skema pembelian batu bara.

“Konteksnya kan kita harus melihat secara menyeluruh. Saya mendukung statement Pak Luhut, sebenarnya itukan yang sudah dikemukakan jauh-jauh hari bahwa penting sekali PLN ini kita benahi secara baik,” kata Erick Thohir, Kamis (13/1/2022).

Menurutnya, dengan hutang PLN yang berjumlah Rp 500 triliun dan sekarang PLN sendiri harus melakukan investasi tambahan, seiring dengan komitmen Indonesia di tahun 2060 untuk mewujudkan net zero emission.

“Jadikan tentu investasi kepada tenaga listrik terbarukan harus dijalankan, nah berarti itu kan perlu modal baru. Konteksnya seperti apa? kemarin sejak awal saya bilang harus ada restrukturisasi hutang dan efisiensi daripada CAPEX. Nah itu kan sudah berjalan sampai Rp 24 triliun sehingga hutang PLN yang nilainya Rp 500 triliun itu turun ke Rp 451 atau 456 triliun,” jelas Erick.

Maka dari itu, kata Erick, Pemerintah harus memperbaiki struktur total dari PLN. Oleh karena itu, Pemerintah sedang mempelajari membangun holding dan 2 subholding. Subholding yang pertama yaitu ritel.

“(Ritel) supaya tadi kita punya data menyeluruh Bagaimana pelanggan ini bisa dilayani secara baik dengan harga listrik yang baik, yaitu Kenapa kita usulkan? sejak Awal yang namanya implementasi teknologi digital yang namanya Smart meter. Nah ini kita melakukan supaya kita ke lihat daripada ongkosnya,” ujarnya.

Menteri BUMN, Erick Thohir berkunjung ke Kantor Pusat PT PLN, Jakarta Selatan pada Selasa (04/01) siang. Kunjungan ini untuk memonitor pasokan energi, seiring dengan penghentian sementara ekspor batu bara untuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri.

Subholding Lain

Sementara PLN sebagai holding akan fokus kepada transmisi. Subholding selanjutnya akan difokuskan pada Power atau pembangkit.

“Nah, di situ pasti ada yang namanya batubara ada yang namanya juga dari renewable energi seperti solar, air dan geotermal dan lain-lainnya. Nah kalau ini ya mau tidak mau ya PLN batubara aja kita lebur di situ atau kita tutup,” tegas Erick.

Alasan dilebur, karena sudah ada institusi yang memang lebih baik melakukan ini secara terkonsolidasi seperti PT Bukit Asam Tbk adalah anak perusahaan yang berfokus pada pertambangan batu bara, dan Pemerintah tidak mau justru pengadaan batu bara ini menjadi birokrasi yang berkepanjangan.

“Kenapa nggak langsung saja ke pembangkit mesti lewat PLN batu bara lagi yang merupakan trading company. Kalau dibilang tapi kan punya tambang batu bara, kan PTBA juga milik BUMN juga tambang batu bara. Jadi kenapa harus ada jeruk makan jeruk ya tinggal di sinkronisasi antara PTBA dengan PLN,” pungkas Erick.