Jakarta, Tiraskita.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu entitas signifikan dalam pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK III Achsanul Qosasi menyatakan, Kementerian Kominfo bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenegakerjaan dinilai tumbuh signifikan secara keuangan dan pelayanan untuk melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sekaligus memiliki aktivitas signifikan dalam mempengaruhi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Yang mempengaruhi LKPP adalah Kemensos, Kemenaker dan Kominfo, begitu turun tiga kementerian ini LKPP kita terancam turun. Inilah yang setiap tahun pemeriksaan keuangan sampai Presiden datang ke sini untuk menjelaskan,” ujarnya dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 oleh AKN BPK III di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Kamis (06/01/2022).

Menurut Anggota III BPK, Presiden sangat konsen pada pemeriksaan keuangan di setiap institusi pemerintahan. Bahkan Kepala Negara sering mempertanyakan terkait sektor keuangan dan pelayanan secara anggaran.

“Biasanya ini lebih banyak yang bertanya di Kementerian Keuangan karena secara anggaran tanggung jawab Bendahara Umum Negara dan banyak yang sering konsen terhadap hal ini, sehingga kita jawab terus,” jelasnya.

Kepada Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Anggota III BPK menjelaskan bahwa tiga lembaga negara tersebut harus mempertahankan opini wajar tanpa pengcualian.

“Pak Johnny, Bu Ida sama Bu Risma karena ini secara anggaran signifikan, turun opininya LKPP kita turun. Kalau LKPP kita turun rating availability turun, kalau rating avalability turun otomatis kita akan kesulitan untuk mendapatkan donor atau hibah atau pinjaman dari negara lain. Kalaupun ada, harganya pasti mahal sehingga dibawah AKN III adalah tiga ini saya konsen,” tandasnya.

Tanpa Refocusing

Menurut Anggota BPK III Achsanul Qosasi, Kementerian Kominfo merupakan menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak dilakukan refocusing anggaran untuk akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet akibat dari pandemi Covid-19.

“Seluruh kementerian dan lembaga dipotong anggarannya, berkurang, refocusing untuk Covid, kecuali kementeriannya Pak Johnny Plate. Pak Johnny Plate ini spesial, yang lain turun anggaran kementerian beliau malah naik karena untuk kepentingan internetifikasi sinyal di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Penambahan anggaran untuk Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia bermula dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu terkait akselerasi transformasi digital nasional.

“Pemerintah memandatkan kepada Pak Menkominfo agar rakyat menjadi lebih cerdas dalam hal menerima informasi, sehingga tugas Pak Menkominfo anggarannya ditambah untuk menyelesaikan mengenai teknologi sampai ke desa-desa, internet masuk desa,” paparnya.

Menurut Anggota BPK III Achsanul Qosasi, negara melalui undang-undang memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa keuangan negara, dimana setiap tahunnya dianggarkan sebanyak 2.500 triliun rupiah yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

“APBN adalah hasil rembukan antara pemerintahan terpilih dengan rakyat disetujui oleh angka 2.300 T dan saya sampaikan kepada bapak ibu separuhnya ada di tangan bapak ibu yang ada di ruangan ini. Maka ini bukan sesuatu yang ringan tentunya, karena sisanya terbagi kepada kementerian dan lembaga yang lain, tapi yang paling besar dari penyerapan APBN adalah di AKN PBK III dimana hampir semua kementerian dan lembaga ada disini,” jelasnya.

Anggota BPK III mengajak kerjasama kementerian dan lembaga agar transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara bisa dijalankan dengan baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika; Johnny G. Plate, Menteri Ketenagakerjaan; Ida Fauziyah, Menteri Sosial; Tri Rismaharini.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga; Zainudin Amali, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Abdul Halim Iskandar, serta perwakilan pimpinan kementerian dan lembaga negara lainnya.