Ia mengharapkan supaya hal itu tak ditujukan sebagai langkah untuk memenuhi nafsu untuk mengamandemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid. Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Herzaky ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (27/8).

Menurut Herzaky, Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Pihaknya komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Untuk saat ini, kata dia, partainya fokus untuk membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.

Ia menyatakan Demokrat bakal terus kritis kepada pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Pasalnya pemerintahan membutuhkan check and balances atau butuh kekuatan penyeimbang.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," tegas Herzaky.

Herzaky mencontohkan sola inkonsistensi pemerintah terkait vaksin booster Moderna. Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah persentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah.

"Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," pungkasnya.

sumber:liputan6.com

	Berita Lainnya :
	Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas ChiMa 2026 Menjadi Bagian Dari Upaya Pemerintah Kota Cimahi Memperkuat Ekosistem Inovasi Ngatiyana Harap Hasil Yang Maksimal, Di Ajang Olahraga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.Pemkot Cimahi Lantik 18 Pejabat Cendra Mata Sebagai Simbol Kebersamaan Dan Sinergitas Polres Cimahi Dan PWI Kota Cimahi