Tiraskita.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Kementerian ESDM meninjau kembali izin tambang emas di Pulau Sangihe. Mulyanto mengatakan, izin tambang yang diberikan hampir 50 persen dari luas pulau sehingga harus dievaluasi.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta Kementerian ESDM meninjau kembali aspek lingkungan dan keselamatan dari izin pertambangan sesuai aturan yang ada. Menurut Mulyanto, masyarakat di Pulau Sangihe perlu dilindungi.

"Apa bisa pulau kecil seperti ini diberikan izin pertambangan industrial seluas itu tanpa merusak keselamatan lingkungan dan masyarakat. Harusnya izin diberikan hanya seluas wilayah yang benar-benar prospektif untuk ditambang, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Tidak setengah luas pulau Sangihe. Ini berlebihan," ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (14/6).

"Bagaimana penduduk Pulau Sangihe bisa hidup dengan layak kalau setengah wilayahnya adalah pertambangan? Tidak bisa kita bayangkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mulyanto meminta Kementerian ESDM menerbitkan izin untuk wilayah yang berprospektif baik secara ekonomi, lingkungan maupun keselamatan pekerja dan masyarakat.

Mulyanto juga menyoroti kematian Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontog. Ia menilai kematian itu mendadak dan beberapa waktu sebelumnya Helmud baru saja mengajukan surat permintaan pembatalan izin kepada PT Tambang Mas Sangihe kepada Menteri ESDM. Ia menilai kasus ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa karena melibatkan tokoh publik yang sedang berjuang mempertahankan kepentingan publik.

Mulyanto juga mendesak Menteri ESDM segera mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi izin pertambangan emas di pulau Sangihe ini.

"Walau kita belum tahu secara pasti hasil autopsi pihak Kepolisian perihal penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe tersebut, namun izin pertambangan yang diberikan sebesar 42.000 hektar, yang lebih dari setengah luas pulau Sangihe ini patut mendapat perhatian publik," kata Mulyanto.

Untuk diketahui, PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) telah mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan; baik perizinan tambang dari Pemerintah Pusat, maupun dokumen lingkungan dan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah.

Izin dari Kementerian ESDM diberikan pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar 42.000 hektar. Sementara luas pulau Sangihe hanya sebesar 73.700 hektar. Penolakan Wakil Bupati Sangihe atas izin yang diterbitkan Menteri ESDM berupa penulisan surat resmi diberitakan sudah diterima oleh pihak Kementerian ESDM.