PEKANBARU,Tiraskita.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengikuti Rakor Pembahasan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Provinsi Riau bersama Gubernur Riau dan semua pemangku kebijakan utama di Provinsi Riau. Rakor ini dalam rangka mempersiapkan diri dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) di seluruh Kabupaten Kota di Riau, dipusatkan di Balai Pauh Jangi, Gubernuran, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (16/3/2020).

Rakor Pembahasan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau dipimpin langsung oleh Gubernur Riau H Syamsuar didampingi Wakajati Riau, Danrem 031/WB Brigjend TNI M Fadjar, Danlanud Rusmin Nurjadin Marsma TNI Rony Irianto, Kabag Ops Polda Riau AKBP Mompang Harahap, Kabinda Riau Marsma TNI Rachman Haryadi, Kepala Kesehatan Pelabuhan, serta para Rektor Perguruan Tinggi.

Turut mendampingi Bupati Irwan, Asisten I Sekdakab Meranti Syamsuddin SH MH, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr Misri, Kepala Dinas Pariwisata Meranti Rizki Hidayat, Kepala Dinas Pendidikan Meranti Drs. Nuriman, serta Staf Bagian Humas dan Protokol Meranti.

Sekedar informasi, sejak awal January pertama kali penyebaran Virus Covid-19 terekspos di Wuhan China. Penyakit ini begitu cepat berkembang bukan saja dinegara asal Virus tapi juga merambah negara-negara Eropa dan Asia termasuk Indonesia.

Untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona di Indonesia Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian terkait sudah mengeluarkan surat edaran untuk dicermati oleh Provinsi, Kabupaten/Kota d Indonesia.

Dan masalah ini juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau bersama Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan menggelar Rakor Pembahasan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau menyampaikan beberapa imbauan penting kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten Kota di Riau.

Di antara imbauan dan informasi yang disampaikan oleh Gubernur Riau adalah saat ini untuk penanganan Virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Kepres No. 7 Tahun 2020 Tentang pembentukan gugus tugas penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala BNPB RI Doni Monardo.

Selanjutnya, Gubernur meminta kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan kebijakan atau edaran dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sesuai dengan letak geografis dan kebutuhan masing-masing.

"Masing-masing daerah memiliki letak geografis yang berbeda untuk itu memiliki kebijakan berbeda silahkan menentukan kebijakannya begitu juga perguruan tinggi," ujar Gubernur.

Dan dengan kondisi penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia saat ini, Gubernur Riau menilai sudah harus menetapkan status siaga darurat untuk percepatan penanganan penyebaran virus corona.

Sejauh ini seperti yang diinformasikan Gubernur jumlah Pasien Suspect Virus Covid-19 di Riau berjumlah 17 orang, mereka berasal dari Pekanbaru, Dumai, Meranti, Bengkalis, Inhil dan Inhu. Tapi dari 17 orang yang dicek 9 orang negatif dan masih tinggal 8 orang lagi dalam pengawasan Intensif.

Untuk penanganan Corona Covid-19, Pemerintah Provinsi Riau telah menepatkan beberapa rumah sakit rujukan yakni RSUD Arifin Achmad, Puri Husada Tembilahan dan RSUD Dumai, namun begitu Gubernur mengitruksikan agar semua RSUD Kabupaten Kota harus bersiap termasuk rumah sakit swasta.

"Swasta kami harapkan juga Ikut berpartisipasi dalam penanganan Corona," harap Syamsuar.

Saat ini, dikatakan Gubri Syamsuar, Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan kebijakan kepada ASN untuk meniadakan apel pagi, meniadakan absen sidik jari, serta meniadakan kegiatan yang sifatnya masal, kerumunan dan keramaian.

"Karena kita tak tahu masyarakat atau sahabat kita sudah terpapar apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada," jelas Gubernur.

Untuk perusahaan swasta Gubernur Riau juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengisolasi kegiatan dan karyawan yang bekerja di pabrik.

"Bahkan jika ada karyawan yahg membutuhkan makanan saya menghimbau agar perusahaan dapat menyediakan agar karyawan tidak keluar," sebutnya.

Untuk pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, Gubernur Syamsuar juga menginstruksikan untuk dilakukan pengecekan suhu kepada setiap penumpang. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tubuh tinggi maka akan segera kebeberapa rumah sakit yang telah ditunjuk diantaranya Awal Bross, Syafira, Ibnu Sina agar hal ini juga untuk mengantisipasi membludaknya pasien di RSUD Arifin Achmad.

Kepada Rektor Universitas di Riau, Gubernur juga berharap yang memiliki labor dapat membantu pemerintah dalam upaya penanganan Virus Corona Covid-19.

Untuk kelengkapan tenaga medis dalam penanganan pasien Corona Covid-19, diakui Gubernur Provinsi Riau masih kekurangan Alat Pelindung Diri (ADP), untuk itu ia berharap kepada pusat untuk membantu pengadaan APD.

Dan yang tak kalah penting dilakukan oleh Pemerintan Daerah adalah memberikan penyuluhan dan pengertian yang baik kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi penyebaran Virus Corona Covid-19 yang belum ada obatnya tersebut.

Gubernur meminta kepada Pemda khususnya yang berada di perbatasan mengimbau masyarakatnya untuk tidak keluar negeri.

Menyikapi instruksi dan imbauan Gubernur Riau tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi melalui Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr Misri, mengatakan Kabupaten Meranti sudah mengeluarkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti yaitu:

1. Akan segera dipasang gate thermal scaner di pelabuhan tanjung harapan. Peralatan tersebut diperkirakan akan sampai di Selatpanjang, selasa besok (17/3/2020).

2. Mengikuti instruksi Gubernur dan Kementrian Pendidikan untuk meliburkan sekolah mulai Senin hari ini.

3. Menginstruksikan kantor-kantor OPD menyediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan.

4. Dinas Kesehatan, Camat, Kelurahan/Kepala Desa agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai covid19 dan cara-cara pencegahannya secara langsung atau melalui baliho dan spanduk.

5. Pemerintah daerah akan mengurangi/menunda kegiatan mengumpulkan banyak orang. Dan terhadap kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan akan segera dibahas dengan unsur masyarakat terkait dalam waktu dekat.

6. Meningkatkan kesiapsiagaan terutama aparatur bidang kesehatan serta terus berkoordinasi dengan pihak terkait baik provinsi maupun pusat.***