Jakarta | TIRASKITA.COM - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim tak pernah mengusulkan untuk impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat pada masa panen raya dari Maret hingga Mei.

Namun, ia menyebut penugasan impor tiba-tiba muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor. Hanya, kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," ungkapnya, dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3).

Lihat juga: Impor Beras Diklaim Strategi Lawan Mafia

Ia juga menyebut sebelumnya impor beras tak pernah dibahas dalam rapat kordinasi bersama Kementerian Perekonomian. Pembahasan dalam rapat, kata dia, hanya terkait stok pangan dalam negeri dan kemungkinan gangguan cuaca yang dapat menyebabkan kelangkaan.

"Sekarang sudah tertulis (perintahnya), tiba-tiba kami mendapatkan penugasan untuk impor dengan alokasi 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton untuk kepentingan komersial Bulog," ucap pria yang akrab disapa Buwas tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan masalah penggunaan sisa beras impor 2018 yang belum terselesaikan hingga sekarang. Ia mengatakan beras impor itu tidak bisa dikonsumsi di dalam negeri karena kualitasnya yang buruk.

"Kenapa bermasalah karena memang beras itu awalnya datangnya jenisnya pera, jadi tidak bisa kami langsung salurkan karena jenis itu tidak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga saat pembagian bansos beras sejahtera (rastra) kita mixed dengan produksi dalam negeri 1:1 baru itu bisa digunakan," tuturnya.
Lihat juga: Bulog Berpeluang Batalkan Impor 1 Juta Ton Beras

Namun, dalam proses perjalanannya tiba-tiba awal 2019 pemerintah memutuskan tak ada bansos rastra.

"Sehingga saat itu kami punya 3,1 juta ton itu kehilangan pasarnya untuk 1 tahun sampai 2,6 juta ton. Sehingga bermasalah sampai sekarang. Sehingga beras eks impor tersisa hingga saat ini, dan kondisinya karena sudah tiga tahun mutunya turun," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Buwas, pengadaan beras tersebut menggunakan uang pinjaman sehingga ongkosnya lebih tinggi. "Perawatan beras ini cost-nya jadi lebih tinggi, di satu sisi mutunya turun. Ini dilema Bulog. Nah, ini sudah dilempar dalam pembahasan supaya ada penanganan lebih lanjut atau dibuat tepung," pungkasnya.***

Sumber : cnnindonesia.com