PADANG | Tiraskita.com - Tahap demi tahap pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Sumatra ruas Padang-Pekanbaru terus dilakukan Kementerian PUPR agar target penyelesaian tuntas pada 2021 mendatang.

Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Wilayah II, Teddy Hariyanto, mengatakan, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp250 miliar pada tahun anggaran 2020 ini, yang diperuntukan pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru.

"Untuk penlok (penetapan lokasi) pertama sudah tuntas 100 persen, baik itu ganti rugi lahan maupun konstruksinya yakni mulai kilometer 0-4,2, kan sudah bisa dilihat di lapangan. Selanjutnya ada 2 penlok lagi yang akan diselesaikan," katanya usai rapat bersama Gubernur Sumbar dan BPN Sumbar di Padang, Selasa (3/11/2020).

Di penlok pertama ganti rugi lahan telah digelontorkan dana sebanyak Rp21 miliar. Kini untuk penlok 2, bertepatan hari ini Selasa (3/11) Kementerian PUPR melalui Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumbar telah menyerahkan biaya ganti rugi lahan sebanyak Rp8,3 miliar kepada 18 memiliki lahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Dia menjelaskan untuk penlok 2 ini pengerjaan dimulai dari kilometer 4,2-36,6. Dari penlok 2 itu tepatnya di ruas Kasang ada 24 bidang lahan yang telah diberi ganti rugi pada hari ini. Artinya untuk penlok 2 ini pengerjaan sudah bisa dimulai lagi.

"Pembayaran ganti rugi lahan untuk penlok 2 kepada 18 pemilik lahan hari ini itu sudah melengkapi persyaratan. Sementara masih ada beberapa lahan lagi dimana pemiliknya masih melengkapi persyaratan, agar ketika dibayarkan ganti rugi lahannya, tidak menimbulkan persoalan dimasa mendatang," sebutnya.

Menurutnya untuk penlok 2 yakni kilometer 4,2 - 36,6 itu sampai saat memang belum seratus persen lahan yang benar-benar telah bebas, setidaknya ada sekitar 10 persen lagi lahan yang belum diganti rugi.

Persoalan belum tuntasnya 100 persen untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk kilometer 4,2 - 36,6 itu, karena ada beberapa bidang lahan yang belum melengkapi persyaratan. Namun pada intinya masyarakat yang memiliki lahan itu menyepakati lahan mereka untuk dibeli oleh Kementerian PUPR.

Ada tahapan yang dilalui sebelum ganti rugi lahan yang dilakukan. Dimana awalnya harus ada penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), seperti telah adanya pengukuran lahan yang hendak dipakai dalam pembangunan jalan tol.

Setelah itu, kata Teddy, akan ada lagi peninjauan lapangan dari untuk memastikan apakah lahan yang ada tersebut sudah sesuai atau belum. Bila tahapan ini selesai, maka selanjutnya masyarakat tengah mengurus persyaratan, agar pembayaran ganti rugi lahan bisa dilakukan.

"Kita menyediakan anggaran Rp 250 miliar untuk tahun 2020 ini. Jadi kita tentunya ingin sola ganti rugi lahan ini tuntas. Kita pun berharap kepada masyarakat untuk segera menyelesaikan kelengkapan berkas, agar pembayaran pun bisa segera dilakukan," ungkapnya.

Untuk itu Teddy berharap bagi masyarakat yang tanahnya masuk pada penlok 2 dan 3 juga bisa segera melakukan kelengkapan persyaratannya. Sehingga bila semuanya selesai yakni penlok 2 dan 3, pengerjaan jalan tol ruas Padang - Pekanbaru bisa tuntas pada tahun 2021.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumbar Saiful mengatakan ganti kerugian merupakan tanah masyarakat yang berada di titik kilometer 3,2 sampai 4,20 kilometer di Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Tercatat sebanyak 18 orang penerima ganti kerugian dari 24 bidang tanah yang dihitung.

Dikatakannya tidak ada masalah terlalu berarti bagi pihaknya untuk melakukan pembebasan lahan pembangunan jalan tol ruas Padang - Pekanbaru tersebut. Sebab pada umumnya masyarakat menerima ganti rugi dengan harga yang telah ditentukan.

Dikesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan untuk pembebasan sudah selesai sekitar 97 persen dari total ada lebih dari seribu lebih bidang. Artinya ada sisa 3 persen lagi yang belum selesai dan masih proses.

Sisanya itu, kata Irwan, akan segera diselesaikan, karena tim akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lahan tersebut segera bebas. Apalagi dana untuk ganti rugi telah ada di Kementerian PUPR yakni sebanyak Rp 250 miliar.

Gubernur menyebutkan adanya persoalan sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Padang - Pekanbaru itu, karena lahan yang dilintasi untuk pembangunan jalan tol tersebut banyak berada di tanah ulayat.

"Kalau di Minangkabau ini, tanah ulayat cukup rumit prosesnya. Karena tidak hanya cukup selesai dengan administrasi secara hukum, tapi mereka perlu membahasnya secara adat atau bermusyawarah," jelas Irwan Prayitno.

Untuk itu, dengan adanya sosialisasi dari tim ke lapangan, meski tahap demi tahap, diharapkan dapat membuahkan hasil sehingga target penyelesaian jalan tol ruas Padang - Pekanbaru bisa terwujud.

"Tapi kalau tetap ada yang tidak setuju, maka uang ganti rugi akan ditetapkan di pengadilan dan tanahnya bakal dipakai," tegasnya.

Gubernur mengakui bahwa pembangunan jalan tol dari Riau lebih cepat bila dibandingkan pembangunan dari Sumbar. Padahal antara titik dari Riau dan titik dari Sumbar sama-sama dimulai.

"Memang hal ini rumit karena Sumbar tanahnya milik ulayat dan harus disosialisasikan kepada banyak orang dan tidak cukup hanya pada satu orang saja," sebut Irwan.