PELALAWAN, Tiraskita.com  – Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten
(Pemdakab) Pelalawan gencar membagikan sembako kepada sejumlah
masyarakat yang dinilai membutuhkan bantuan akibat dampak buruk
perekonomian saat pandemi ini.

Bahkan Bupati Pelalawan, Wakil
Bupati Pelalawan hingga Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan sempat turut
membagikan sembako beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, tidak
diketahui pasti bantuan sembako tersebut berasal dari mana. Pasalnya,
banyak juga bantuan sembako dari sejumlah perusahaan yang ada di
Kabupaten Pelalawan.

Siapa sangka, ternyata selama ini belum ada
bantuan sembako yang benar-benar berasal dari Pemdakab Pelalawan selain
CBP Bulog. Bantuan sembako yang telah dibagikan secara langsung maupun
melalui pihak kecamatan adalah sembako dari perusahaan yang telah
dikumpulkan di dinas sosial.

Hal itu diketahui dari Sekretaris
Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Dra.Hj.Srinoralita,MM, saat bertemu
wartawan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, Senin (22/06/2020)
siang.

Ia menuturkan bahwa sembako dari sejumlah perusahaan itu
mereka (selaku pihak pemdakab) salurkan ke kecamatan. Bahkan beberapa
petinggi pemerintah sempat turut membagikannya langsung beriringan
dengan pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog.

“Pihak
kami (yang membagikan). Kami minta data ke kecamatan, kami kasi
barangnya (sembako), mereka yang menyalurkan. Kemarin (pembagiannya)
sempat beriringan CBP Bulog, yang turun wakil bupati bersama ketua
DPRD,” katanya.

Selain Wakil Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD
Pelalawan, Bupati Pelalawan HM.Harris juga sempat membagikan sembako
dari perusahaan-perusahaan itu beriringan dengan CBP Bulog di Desa Sorek
Satu.

“Cuman sekali pak bupati waktu di Sorek Satu saat mau
lebaran. Itu ada (sembako) dari perusahaan, ada juga dari CBP Bulog,”
terangnya.

Ketika ditanya kenapa saat pembagian tidak diterangkan
sembako tersebut berasal dari mana, Srinoralita mengaku bahwa itu
dikarenakan semua telah digabungkan.

“Kan kita gabung-gabung ni
(bantuan dari perusahaan), tapi nggak dibunyikan di situ siapa. Yang
penting, karena telah dikumpulkan di Dinas Sosial, tentu judulnya dari
pemerintah daerah,” akunya.

Menurutnya, itu juga karena mereka
yang telah mengusulkan bantuan tersebut dengan dibuatnya surat edaran
bupati. Di klaim memiliki dasar perintah pemerintah daerah, maka
penyaluran sembako tersebut tergantung pemerintah daerah.

“Kan
kita yang ngusulkan langsung. Kita buat edaran bupati bahwa perusahaan
kumpulkan ke dinas sosial. Kan atas perintah pemerintah daerah, terlepas
penyalurannya kemana, tergantung pemerintah daerah mau kemana dikasi,”
tandasnya.